Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si. Ph.D

No Title Description
1 Buku Rohingya Stateless People and Nowhere to Go Buku Rohingya Stateless People and Nowhere to Go

Editor : Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D
Fitria, SH. MR.
M. Rozaq Asyhari, SH. MH.
ISBN 878-602-95898-3-2


Image icon buku_rohingya_2_may_2016.jpg
2 Speaker at SEAHUM Conference on Rohingya on 18-19 May 2016 Speaker at SEAHUM Conference on Rohingya on 18-19 May 2016

As Speaker at Rohingya Conference organized by SEAHUM at IPB Convention Center, Bogor INDONESIA


PDF icon sertifikat_as_speaker_rohingya_conf_bogor_may_2010001.pdf
3 Menimbang Hukuman Mati Menimbang Hukuman Mati

Tulisan Heru Susetyo di REPUBLIKA 22 Januari 2015


PDF icon menimbang_hukuman_mati_1.pdf
4 Budaya Siaga Bencana Budaya Siaga Bencana

Tulisan Heru Susetyo
dimuat di Koran Jakarta 20 Maret 2015

Berapa nomor telepon darurat di Indonesia (emergency number)? Bagaimana menggunakan tabung pemadam? Apabila terjadi gempa, bagaimana evakuasi dan berkumpul di mana? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali tak terjawab, malahan banyak warga tidak begitu familiar dengan pertanyaan tersebut.

Masyarakat Amerika dan Kanada hafal dengan 991. Australia lekat dengan 000, Eropa umumnya menggunakan 112 atau 999. Kemudian, berapa nomor telepon darurat Indonesia? Jawabannya bisa 110, 118, 113, 112, 119, 115, 129, atau malah tidak tahu sama sekali.

Sebagian masyarakat tidak akrab dengan nomor-nomor itu. Lainnya, bahkan lebih suka sharing berita bencana melalui media sosial atau menghubungi televisi dan radio swasta yang seringkali lebih proaktif dalam mewartakan bencana.

Cara menggunakan alat pemadam api (fire extinguisher) juga persoalan. Benda berbentuk tabung panjang berwarna merah ini cukup familiar untuk mata Indonesia karena mudah ditemukan. Utamanya di gedung-gedung dan tempat-tempat publik. Masalahnya, pernahkah orang berlatih mengoperasikan?

Musibah kebakaran gedung Kosgoro di Jakarta pada 9 Maret 2015 dan sukarnya proses pemadaman menggambarkan, ada permasalahan. Contoh, tak tersedia peralatan untuk gedung-gedung tinggi (Koran Jakarta, 10/3/2015). Saat ini ada 126 gedung tinggi di Jakarta tidak terawat sistem proteksi kebakarannya. Di sini juga tak tersedia atau ketidaklayakan fire hydrant (alat pemadam kebakaran), fire sprinkler (alat pemadam api), fire suppression system hingga mobil pemadam kebakaran.

Bencana Alam

Sama halnya dengan bencana alam. Kesiapsiagaan terhadap bencana alam masih jauh panggang dari api. Gempa bumi dan tsunami Aceh Desember 2004, Yogyakarta Mei 2006, dan Sumatra Barat 2009 menyentak. Dari situ mulai timbul gerakan dan kesadaran untuk siaga bencana.

Gedung-gedung mulai memasang rambu-rambu evakuasi dan tempat berkumpul, andai terjadi bencana. Namun itu belum cukup. Kesiapsiagaan terhadap bencana (disaster preparedness) dan pengurangan risiko bencana (disaster mitigation) baik alam (natural disaster) maupun ulah manusia (human-made disaster) belum membudaya.

Sepuluh tahun setelah tsunami Aceh, ingatan terhadap tragedi itu semakin pudar. Rumah-rumah baru kembali dibangun di tapak bencana. Padahal, jejak di dalam lapisan tanah merekam informasi sering ada tsunami. Bencana tak cukup hanya dikenang. Masyarakat harus mengambil pelajaran darinya. Sikap sadar dan siaga bencana harus menjadi bagian budaya dan gaya hidup.

Simarmata (Koran Jakarta, 27/12/2014) menyebutkan, kini masyarakat harus mengamalkan paradigma baru mampu Hidup Bersama Bencana dan kebersediaan menjaga kelestarian alam. Belajar dari pengalaman negara lain, bencana hampir selalu menjadi titik balik meningkatkan kesiapsiagaan. Jepang hampir selalu menjadi contoh yang baik.

Abad 20 lalu Jepang mengalami dua kali bencana besar: badai Ise-wan di sekitar Nagoya (1959), dan gempa bumi Kobe (Great Hanshin Awaji) pada 17 Januari 1995. Kedua bencana menyentakkan pemerintah dan masyarakat. Setelah Ise Wan Typhoon, segera dibuat regulasi penanggulangan bencana (Disaster Countermeasures Act 1960).

Latihan penanggulangan bencana digelar secara rutin sampai kini dan wajib diikuti instansi pemerintah, swasta, ataupun masyarakat. Manajemen penanganan bencana diperbaiki. Masyarakat, pascagempa Kobe belajar secara antusias menjadi relawan. Pusat studi, museum dan pusat pencegahan bencana didirikan di banyak tempat.

Metode pembelajaran juga disesuaikan untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Contoh, belajar menggunakan alat pemadam api, mengontak nomor telepon darurat, sampai mengendalikan simulator helikopter. Maka, ketika gempa dan tsunami dahsyat menimpa Tohoku area, di Pulau Honshu bagian utara, pada 11 Maret 2011.

Pemerintah dan masyarakat Jepang kini lebih siap menghadapi bencana. Sebelum tsunami, dibangun tanggul dan hutan di pesisir. Kini, empat tahun setelah bencana, kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi masih terus berjalan. Kegiatan volunteering masyarakat ke daerah bencana juga masih terus berlangsung. Undang-Undang tentang Pembangunan Masyarakat yang Tahan Tsunami telah dilahirkan pula pada November 2011.

Manfaat

Kesiapsiagaan dan belajar mitigasi bencana secara sederhana sangat bermanfaat bagi masyarakat ataupun pemerintah dalam merespons bencana. Contoh kasus di Thailand, ketika terjadi tsunami pada 2004, Tilly Smith, gadis kecil yang tengah berlibur di pantai Mai Khao, Phuket bersama orangtuanya, melihat gejala tidak wajar di pantai.

Ketika melihat air laut surut tiba-tiba, dia lalu teringat pelajaran geografi di sekolah, dua pekan sebelumnya. Air laut yang tiba-tiba surut berpotensi diikuti tsunami. Ia mati-matian meyakinkan orangtuanya dan juga karyawan hotel akan bahaya ini. Kemudian mereka bersama-sama meyakinkan 100 orang lebih di pantai untuk segera lari dan menyelamatkan diri.

Benar saja, ketika mereka telah mencapai tempat aman, tsunami melanda pantai tersebut (Coenraads, 2006). Tilly Smith mendapat penghargaan tahun 2005 dan digelari angel of the beach dan child of the year. Indonesia adalah negeri rawan bencana (disaster prone country) karena berada di jalur cincin api (ring of fire), maka budaya sadar dan siaga bencana mutlak.

Gempa dan tsunami Aceh 2004 memang telah melahirkan UU Penanggulangan Bencana 2007 dan mengubah paradigma mengatasi bencana menjadi lebih proaktif, preventif, dan menekankan kesiapsiagaan serta pengurangan risiko. Badan Penanggulangan Bencana didirikan di pusat maupun daerah. Beberapa daerah bahkan sudah memiliki Perda Penanggulangan Bencana.

Namun demikian, kesiapsiagaan pemerintah dan ketersediaan regulasi saja tidak cukup. Perlu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Semoga, suatu waktu, tak ada lagi rakyat yang tak tahu nomor kontak darurat .
Mereka juga fasih mengoperasikan alat pemadam api. Setiap orang tahu bertindak saat terjadi gempa ataupun tsunami. Peralatan dan fasilitas penanganan bencana tersedia dan berfungsi baik. Dengan demikian, risiko bencana bisa diminimalkan.

OLEH HERU SUSETYO, PhD

Penulis dosen UI, peneliti tamu Kyoto University Disaster Prevention Research Institute 2006 , Jepang


PDF icon koran_jakarta_-_budaya_siaga_bencana.pdf
5 Multiwajah Terorisme Multiwajah Terorisme

Tulisan Heru Susetyo @Republika 4 Maret 2015

Multiwajah Terorisme
Rabu, 04 Maret 2015, 12:00 WIB
Teroris adalah berwajah Arab, teroris berafiliasi ke kelompok garis keras Muslim tertentu, terorisme adalah bermotif agama dan kepercayaan tertentu, teroris pernah mengikuti pelatihan di Afghanistan atau Pakistan. Demikian kesan dan opini yang kuat mengakar di sebagian masyarakat dunia, termasuk di sebagian media massa mainstream.

Walhasil, ketika suatu tindak kekerasan yang brutal pelakunya tidak berwajah Timur Tengah, tidak terafiliasi dengan kelompok garis keras Muslim tertentu, dan tidak mengusung isu agama, maka dengan mudah publik akan menilai ini bukan terorisme. Ini hanya kejahatan biasa yang amat brutal.

Itu pula yang terjadi dengan kekerasan di Chapel Hill, North Carolina, Amerika Serikat. Peristiwa penembakan terhadap tiga mahasiswa Muslim University of North Carolina pada Selasa 10 Februari 2015 tersebut cenderung sepi dari pemberitaan media.

Reaksi terhadap penembakan brutal yang dilakukan lelaki kulit putih yang konon melakukannya semata-mata "karena sengketa area parkir" cenderung datar-datar saja. Tidak terjadi hiruk pikuk media dan kemarahan luar biasa. Tidak terjadi pawai akbar dan hujatan masif seperti ditunjukkan pascabom di Boston, AS, pada 15 April 2013 yang menewaskan tiga orang.

Atau pascaserangan dan penyanderaan di kafe cokelat di Sydney, Australia, yang menewaskan dua orang pada 15-16 Desember 2014, atau yang teranyar penyerangan brutal ke kantor majalah mingguan Charlie Hebdo di Paris pada 7 Januari 2015 yang menewaskan 11 orang. Bukan kebetulan pelakunya adalah keturunan Chechnya (Tsarnaev bersaudara), Aljazair-Mali (Kouachi bersaudara dan Coulibaly), dan Iran (Man Haron Monis). Alias mereka yang terafiliasi dengan negara Muslim atau kelompok Muslim tertentu.

Menilik berbagai peristiwa yang disebut sebagai "terorisme" di berbagai bagian dunia, lahirlah opini bahwa terorisme identik dengan persangkaan di atas. Terkait dengan dunia Arab, terkait dengan kelompok Muslim, pernah terlibat dalam latihan di Afghanistan atau Pakistan. Dan pelakunya adalah aktor-aktor nonnegara yang memendam kemarahan tertentu dan kemudian menebar teror dan ketakutan.

Apakah terorisme memang demikian adanya? Identik dengan dunia Arab, ekstremis Muslim, dan kekerasan berlatar belakang agama? Jawabannya mudah: tentu saja tidak.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan beberapa organisasi yang tak terafiliasi dengan dunia Arab dan dunia Islam sebagai kelompok teroris. Antara lain LTTE di Srilanka, IRA di Irlandia Utara, FARC di Kolombia, Shining Path di Peru, Kahane Chai di Israel, gerilyawan ETA di Basque Country (antara Spanyol dan Prancis), CPPA di Filipina, gerakan 17N di Yunani, Aum Shinrikyo di Jepang, dan lainnya.

Di samping Kementerian Luar Negeri AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, serta beberapa negara seperti Kanada, Inggris, Australia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan lain-lain memiliki daftar sendiri tentang siapa yang termasuk kelompok teroris. Dari daftar tersebut nyata timbul perbedaan.

Cukup banyak gerakan perlawanan, gerakan separatis, dan prokemerdekaan yang secara mudah diberi label sebagai "organisasi teroris" oleh pihak lawan atau negara yang menjadi musuh utamanya. Dari sini berkembang istilah "seorang teroris bagi satu pihak bisa berarti pejuang kemerdekaan di pihak lain" (one man’s terrorist is another man’s freedom fighter).

Terorisme memang adalah konsep yang relatif sulit didefinisikan. Sezgin (2007) menyebutkan bahwa terorisme adalah konsep yang paling diperdebatkan dalam ilmu sosial dan mendefinisikan terorisme adalah salah satu pekerjaan yang paling memicu kontroversi dalam wilayah hukum dan politik. Terorisme juga terminologi yang sering dipertentangkan dan sarat dengan subjektivitas.

Kendati demikian, negara dan para sarjana bersepakat bahwa dalam suatu peristiwa terorisme terkandung empat elemen (Isthiaq Ahmad, 2012). Pertama, terorisme adalah kejahatan. Kedua, terorisme dilakukan dengan sengaja. Ketiga, target utama terorisme adalah masyarakat sipil. Keempat, motif utamanya untuk menciptakan ketakutan.

Salah satu definisi terorisme sebagaimana diacu oleh Majelis Umum PBB pada 1999 adalah semua kejahatan yang dimaksudkan untuk memprovokasi atau melahirkan teror kepada masyarakat umum, kepada sekelompok orang atau kepada orang-orang tertentu untuk tujuan politik tertentu yang tak dapat dijustifikasi secara politik, filosofis, ideologis, rasial, etnis, agama, dan lain-lain.

State terrorism
Karena terlalu kenyalnya definisi tentang terorisme, dua "pelaku kekerasan" yang hampir sepadan dengan terorisme sering kali tak disebut sebagai terorisme, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara (state violence) dan kekerasan oleh pelaku tunggal atau beberapa pelaku yang mendukung kelompok, gerakan atau ideologi tertentu, tapi bekerja sendiri dan tak terafiliasi ke kelompok manapun (lazim disebut lone wolf terrorism alias terorisme serigala tunggal).

Kekerasan oleh negara terhadap warganya pernah terjadi di Indonesia di era Orde Lama maupun Orde Baru (kasus Tanjung Priok, Lampung, penembakan misterius, dan lainnya). Juga di negara-negara lain, sebutlah Jerman di era Nazi dan Hitler yang membantai orang-orang Yahudi, Gypsy, dan homoseksual. Diktator Uni Soviet Joseph Stalin yang bertanggung jawab atas tewasnya jutaan orang, mantan presiden Cile Augusto Pinochet bertanggung jawab atas tewasnya ribuan orang lawan politknya pada 1973-1981.

Jangan lupakan juga kekerasan negara di era modern ini. Pada 2014 terungkap laporan dari Komisi di Senat Amerika Serikat tentang metode penyiksaan brutal kepada para tahanan terduga teroris yang dilakukan Badan Intelijen Amerika (CIA) pada 2001-2006. Kisah penyiksaan brutal lain terungkap oleh buku Guantanamo Diary yang dibuat oleh Mohamedou Ould Slahi, seorang warga negara Mauritania yang ditahan di Guantanamo sejak 2002 sampai kini (Republika, 20/01/2015), dan Moazzam Beg, mantan tahanan di Guantanamo pada 2002-2005 yang ditangkap dan akhirnya dilepaskan tanpa sempat menjalani pengadilan apa pun.

Myanmar adalah contoh buruk lainnya. Sampai detik ini negara ini belum mengakui etnis Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Arakan sejak berabad-abad silam sebagai warga negaranya. Akibatnya, etnis Rohingya berstatus tanpa kewarganegaraan (stateless) dan teraniaya di negerinya sendiri akibat kejahatan struktural ini. Sebagian warga Rohingya kemudian mengungsi ke Bangladesh dan terusir ke laut sebagai manusia perahu untuk kemudian terdampar di Thailand, Malaysia, dan Indonesia dalam kondisi mengenaskan.

Sementara itu, lone wolf terrorism pelakunya lebih beragam lagi. Pelaku Bom Boston 2013 (Tsarnaev Brothers), serangan dan penyanderaan Sydney 2014 (Man Haron Monis), serta Craig Stephen Hicks sang pembantai di Chapel Hill North Carolina pada 10 Februari 2015 termasuk kategori ini. Banyak pihak menyinyalir pembantaian ini tidak semata-mata karena sengketa area parkir, tetapi bercampur dengan kebencian terhadap agama (hate crime).

Pada 19 April 1995, Timothy McVeigh melakukan pengeboman terhadap Gedung Federal di Oklahoma City, AS. Kejahatan yang menewaskan 168 orang oleh pelaku tunggal berkulit putih ini terorisme terdahsyat di AS sebelum kejadian 9/11. Di Norwegia, Anders Behring Breivik, seorang ultranasionalis kulit putih, membantai 77 orang hingga tewas di Oslo pada 22 Juli 2011. Motif utamanya kebencian kepada imigran (utamanya imigran Muslim) dan partai pemerintah yang mengakomodasi kelompok imigran.

Terorisme sampai kini tetap sukar didefinisikan dan bersifat sangat subjektif. Yang harus disepakati, terorisme tidak berwajah tunggal. Pelaku teror tidak mesti datang dari agama, etnis, daerah, atau kelompok keyakinan tertentu. Potensi untuk melakukan kekerasan terdapat di semua negara, bangsa, etnis, dan penganut agama.

Juga, pelaku teror tidak melulu aktor nonnegara berlatarbelakang kelompok maupun individual (lone wolf terrorism). Sejatinya negara dan rezim yang berkuasa di suatu negara tidak sedikit yang telah melakukan kejahatan serupa terorisme.

Sayangnya, karena negara memiliki hak, kewenangan, dan monopoli dalam penggunaan paksaan dan kekerasan dengan sejumlah justifikasi tertentu, para pakar berpendapat definisi terorisme yang selama ini berkembang cenderung mengarahkan pelaku teror adalah aktor nonnegara.

Heru Susetyo
Staf Pengajar HAM dan Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia


Image icon tulisan_heru_-_multiwajah_terorisme0001.jpg
6 Terorisme di Charleston Terorisme di Charleston

Terorisme di Charleston?
Jumat, 26 Juni 2015, 11:00 WIB
"CharlestonShooting terrorist wore an Apartheid flag on his jacket. If a Muslim man wore an ISIS flag, he wouldn’t get past mall security." (Samuel Sinyangwe Twitter, 2015)

Amerika Serikat sedang mengalami ujian keadilan lagi. Sembilan jemaat gereja berkulit hitam tewas di tangan seorang remaja kulit putih, Dylan Roof, di Charleston, South Carolina, Rabu, 17 Juni 2015.

Peristiwa penembakan massal oleh penyerang tunggal, yang cukup sering terjadi, segera menuai amarah karena ada nuansa kebencian rasial serta sikap arogan supremasi kulit putih di situ. Kejahatan berlatar belakang kebencian (hate crime) amat dekat dengan perilaku terorisme.

Namun, institusi penegak hukum di AS cenderung enggan melabeli kekerasan di Charleston ini sebagai ‘terorisme’. Misalnya Direktur FBI, James Comey, yang melabelinya sebagai ‘hate crime’ dan bukan terorisme karena tidak melihat ada motif politik di dalamnya (The Hill, 21/06/2015). Mengapa penembakan Charleston bukan terorisme?

Pertanyaan yang sama muncul untuk kopilot Airbus 320 GermanWings yang diduga keras menabrakkan pesawatnya bersama 150 penumpang ke pegunungan Alpen di Prancis Selatan pada 24 Maret 2015. Apakah ia juga teroris? Ternyata, otoritas mengatakannya tidak. Jaksa Marseille Brice Robin mengatakan, aksi fatal itu bukanlah aksi terorisme (Ibtimes, 26/03/2015). Dugaan yang berkembang, kopilot Lubitz memiliki masalah kejiwaan serius.

Mengapa bila pelaku kejahatan yang mirip terorisme berkulit putih tidak lantas disebut sebagai terorisme? Mengapa bila tersangka pelakunya berwajah kearab-araban atau teridentifikasi sebagai Muslim, dengan mudahnya label teroris lahir?

Sebutlah pascaledakan bom di Boston Maraton, AS, pada 15 April 2013 yang menewaskan tiga orang. Atau pascaserangan dan penyanderaan di kafe cokelat di Sydney, Australia yang menewaskan dua orang pada 15-16 Desember 2014, atau yang teranyar penyerangan brutal ke kantor koran mingguan Charlie Hebdo di Paris pada 7 Januari 2015 yang menewaskan 11 orang.

Bukan kebetulan, pelakunya adalah keturunan Chechnya (Tsarnaev bersaudara), Aljazair-Mali (Kouachi bersaudara dan Coulibaly), dan Iran (Man Haron Monis). Alias mereka yang terafiliasi dengan negara Muslim atau kelompok Muslim tertentu.

Dalam opini "Multiwajah Terorisme" (Republika, 3/2015), penulis menyebutkan, terorisme memang konsep yang relatif sulit didefinisikan. Sezgin (2007) menyebutkan, terorisme adalah konsep yang paling diperdebatkan dalam ilmu sosial dan mendefinisikan terorisme adalah salah satu pekerjaan yang paling memicu kontroversi.

Terorisme adalah juga terminologi yang sering dipertentangkan dan sarat subjektivitas. Kendati negara dan para sarjana bersepakat bahwa dalam peristiwa terorisme terkandung empat elemen (Isthiaq Ahmad, 2012), (1) terorisme adalah kejahatan; (2) terorisme dilakukan sengaja; (3) target utama terorisme masyarakat sipil; (4) motif utamanya untuk menciptakan ketakutan.

Definisi tentang terorisme lekat dengan konstruksi sosial seperti yang beredar di sekitar kejadian. Subjektivitas lembaga penegak hukum, media massa, hingga masyarakat amat memengaruhi label yang akan diberikan kepada si tersangka pelaku.

Salah satu definisi terorisme diacu oleh United Nations Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism yang menyebutkan terorisme sebagai kejahatan untuk memprovokasi keadaan teror kepada masyarakat umum, sekelompok orang, ataupun orang-orang tertentu untuk tujuan politik yang dalam keadaan apa pun tak bisa dibenarkan, termasuk tak mendapatkan justifikasi politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, dan agama.

Definisi terorisme dari Webster New World College Dictionary menyebutkan, terorisme adalah penggunaan kekuatan atau paksaan yang bersifat mengancam, mengacaukan, mengintimidasi, menaklukkan sebagai senjata politik atau perubahan kebijakan. Bila melihat definisi ini, penembakan oleh Dylan Roof di Charleston dapat saja disebut terorisme.

Korbannya semua berkulit hitam. Ada kebencian dan teror di situ. Motif politik juga terlihat dengan manifesto rasialis Dylan yang menyebutkan ia terpanggil memulai perang sipil di AS dan bahwasanya orang kulit hitam adalah bodoh dan kejam serta orang Yahudi ingin diubahnya sehingga menjadi berwarna biru (Daily Mail, 20/6/2015).

Kasus hate crime ala Charleston ini juga sesuai dengan definisi Webster Dictionary tentang terorisme karena UU Anti Teroris pertama di AS adalah UU untuk memberantas Ku Klux Klan alias kelompok ultranasionalis kulit putih yang sangat antikulit hitam, persis seperti yang diinginkan Dylan Roof (Gladstone, 18/6/2015).

Pendapat lebih arif lahir dari mantan First Lady AS, Hilllary Clinton (The Guardian, 24/6/2015) yang menyebutkan, peristiwa Charleston adalah terorisme rasialis. Dan, AS disebutnya masih memiliki masalah mendasar terkait ketidakadilan rasial.

Karena terlalu kenyalnya definisi terorisme, dua ‘pelaku kekerasan’ yang hampir sepadan dengan terorisme sering kali tak disebut terorisme, yaitu kekerasan yang dilakukan negara (state violence), seperti di Myanmar terhadap etnis Rohingya dan kekerasan oleh pelaku tunggal atau beberapa pelaku yang mendukung kelompok, gerakan atau ideologi tertentu, tapi bekerja sendiri dan tak terafiliasi ke kelompok manapun (lazim disebut lone wolf terrorism atau teroris serigala tunggal).

Dylan Roof lebih pantas disebut sebagai lone wolf terrorist daripada semata-mata penjahat yang terprovokasi kebencian rasial. Kasus Dylan hampir sama dengan ‘teroris kulit putih’ lainnya, seperti Timothy McVeigh ataupun Anders Breivik meski dengan motif dan modus berbeda.

Pada 19 April 1995, Timothy McVeigh mengebom gedung federal di Oklahoma City, AS. Kejahatan yang menewaskan 168 orang oleh pelaku tunggal berkulit putih ini adalah terorisme terdahsyat di AS sebelum 9/11. Di Norwegia, Anders Behring Breivik, seorang ultranasionalis kulit putih, membantai 77 orang hingga tewas di Oslo pada 22 Juli 2011. Motif utamanya kebencian pada imigran (utamanya imigran Muslim) dan partai pemerintah yang mengakomodasi kelompok imigran.

Terorisme sampai kini tetap sukar didefinisikan dan bersifat sangat subjektif. Terorisme tak dapat dipaksakan hanya berwajah tunggal, misalnya, identik dengan wajah kearab-araban atau penganut agama tertentu. Potensi melakukan kekerasan terdapat di semua negara, bangsa, etnis, dan penganut agama. Maka, kekerasan di Charleston adalah juga kejahatan terorisme.

Heru Susetyo
Staf Pengajar HAM dan Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia


Image icon terorisme_di_charleston.jpg