Batas Wilayah dan Hak Berdaulat (Kompas, 8 Mei 2019)

Dalam tiga hari belakangan ini telah beredar luas rekaman video yang memperlihatkan bagaimana Kapal Perang TNI Angkatan Laut RI ditabrak oleh kapal penjaga pantai dari Negara Vietnam pada hari Sabtu, 27 Februari 2019 diwilayah Laut Utara Natuna. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi yang sangat beragam. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama.

Sengketa Wilayah Laut
Insiden tersebut terjadi karena di sebagian wilayah utara pulau Natuna masih terdapat batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang belum disepakati antara Indonesia dan Vietnam. Selain dengan Vietnam, Indonesia hingga saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan perbatasan laut teritorial dengan Malaysia, Singapura dan Timur Leste. Perbatasan zona ekonomi ekslusif dengan Malaysia, India dan Palau, serta perbatasan Landas Kontinen dengan Malaysia, Palau.
Perlu dicatat bahwa sesuai Pasal 56 UNCLOS 1982, kewenangan Negara dalam ZEE bukanlah sebuah kedaulatan (sovereignty) melainkan hak berdaulat (sovereign rights). Hal tersebut berarti bahwa Negara memiliki kewenangan penegakaan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya kelautan baik hayati maupun non-hayati di kolom air zona tersebut. Hal mana akan berbeda dengan status laut wilayah yang berlaku seluruh hukum nasional dari Negara pantai secara penuh. Adapun regulasi yang berlaku diatas permukaan ZEE adalah rejim laut bebas dimana terdapat beberapa kebebasan bagi kapal asing. Oleh karenanya, wilayah permukaan air diatas ZEE seringkali disebut sebagai Laut Bebas yang khusus (sui generis) karena masih terdapat hak berdaulat Negara pantai di kolom airnya.
Sesuai dengan hukum internasional, Negara yang memiliki wilayah laut yang berbatasan diwajibkan untuk melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan atas batas wilayahnya. UNCLOS 1982 telah memberikan petunjuk bagaimana Negara pantai dapat menyepakati batas wilayah lautnya termasuk ZEE.
Dalam menyelesaikan perundingan batas wilayahnya, tidak ada batas waktu yang diberikan kepada Negara-negara dalam hukum internasional. Akan tetapi, semakin lama proses kesepakatan itu tertunda maka insiden-insiden seperti yang telah terjadi antara Indonesia dan Vietnam akan kerap terjadi. Saling klaim dan sama-sama merasa berwenang dalam penegakan hukum di wilah tersebut.

Pengaturan Sementara
Pasal 15, Pasal 74 dan Pasal 83 UNCLOS pada dasarnya telah mengatur bagaimana delimitasi batas maritim antar negara seharusnya dilakukan. Khusus Pasal 74, UNCLOS memberikan mandat kepada Negara-negara yang sedang berunding untuk membuat sebuah kesepakatan atau pengaturan sementara yang bertujuan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang saling merugikan dan menghambat proses pencapaian kesepakatan batas wilayah tersebut.
Hal ini sebenarnya telah dicontohkan oleh Indonesia dan Malaysia dalam membuat pengaturan sementara atas ZEE yang sedang dinegosiasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding Common Guidelines concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia (MoU Common Guidelines) pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali.
MoU ini berisi tentang petunjuk umum bagi aparat penegak hukum di laut kedua Negara dalam merespon para nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia yang tersesat atau melakukan penangkapan ikan di zona yang masih dipersengketakan. Khusus bagi kapal nelayan berukuran kurang dari 10 GT maka aparat hukum membantu mereka untuk kembali ke perairan masing-masing tanpa melakukan proses hukum kecuali nelayan yang menggunakan bahan peledak dan/atau kimia. Pengaturan ini terbukti efektif, paling tidak sejak tahun 2012, tidak terdengar ada konflik lagi antara aparat penegak hukum laut antara Indonesia dan Malaysia.
Dalam penggunaan kekuatan di laut, perhatian juga harus diberikan kepada Pasal 301 UNCLOS, dimana Negara-negara harus menahan diri untuk memberikan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial Negara manapun dalam menjalankan hak dan kewajiban negara. Dalam konteks insiden Indonesia dan Vietnam, telah jelas bahwa Kapal Dinas perikanan Vietnam telah melanggar ketentuan ini dengan secara sengaja menabrakkan kapalnya terhadap KRI Tjiptadi 381. Jika Kapal perang Indonesia mengalami kerusakan, maka sudah jelas Negara Vietnam bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UNCLOS.

Pelajaran yang Diambil (Lesson Learned)
Dari pihak Indonesia, perlu diperhatikan bahwa para tentara TNI AL dengan baik telah menahan diri dalam menggunakan kekerasan militer. Meskipun dalam hal tubrukan tersebut, KRI dapat menanggapi tindakan tersebut sebagai tindakan ancaman atau serangan terhadap integritas Negara Indonesia. Hal tersebut memberikan hak kepada KRI untuk melakukan prosedur yang berlaku dalam memberikan tembakan peringatan hingga tembakan melumpuhkan untuk menghindari insiden tubrukan tersebut.
Sikap menahan diri dan tidak terpancing emosi ini menunjukkan sikap kebesaran Bangsa Indonesia yang tidak mudah terpancing atas provokasi yang mungkin akan menyulut ketegangan di kawasan. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa Indonesia tidak boleh terlalu pasif dalam menyikapi tindakan Negara Vietnam tersebut. Indonesia perlu dengan keras memprotes aksi tubrukan kapal dinas perikanan Vietnam. Hal mana telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara terukur. (Kompas, 30/4)

Langkah ke depan
Khusus untuk mengantisipasi ketegangan ini akan terulang, maka insiden ini diharapkan menjadi pendorong bagi Indonesia dan Vietnam untuk duduk bersama melanjutkan negosiasi batas-batas wilayah laut yang belum diselesaikan terutama ZEE di utara Pulau Natuna.
Dengan semangat zero conflict, kedua negara sebaiknya melaksanakan amanat Pasal 74 UNCLOS 1982 untuk membuat pengaturan bersama. Hal ini dapat disepakati dan dituangkan dalam bentuk MoU Common Guidelines yang sama seperti Indonesia lakukan dengan Malaysia.
Akhirnya, secara umum, penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan seluruh negara tetangga yang berbatasan, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Janji kampanye dalam membuat penghidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia pun tidak hanya difokuskan pada kondisi dalam negeri namun juga bagaimana Indnesia dapat berdiri tegak dalam hubungannya dengan negara lain yang mengedepankan “rule of international law”.

Bulan: 
Mei
Tahun: 
2019