Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D.

No Title Description
1 Deklarasi Papua Barat Merdeka yang Cacat Hukum (Media Indonesia, 5 Desember 2020) Deklarasi Papua Barat Merdeka yang Cacat Hukum (Media Indonesia, 5 Desember 2020)

AWAL Desember 2020, rakyat Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya sebuah pernyataan kontroversial. Benny Wenda, yang juga ketua dari ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) mengatasnamakan rakyat Papua, mendeklarasikan berdirinya negara Papua Barat Merdeka pada 1 Desember 2020.

Dalam komunitas internasional, deklarasi kemerdekaan sepihak (unilateral declaration of independence/UDI) merupakan praktik yang beberapa kali pernah terjadi. Namun demikian, UDI yang dilakukan Benny Wenda sangat lemah dan tidak berdasar dalam hukum internasional, sangat spekulatif, serta menunjukkan perubahan strategi dari ULMWP.

Tidak berdasarkan hukum internasional

Sebuah entitas yang melakukan UDI, sejatinya sudah memiliki secara faktual elemen-elemen yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, mengenai syarat-syarat terbentuknya sebuah negara. Elemen tersebut ialah wilayah, populasi permanen, pemerintahan, dan kapasitas melakukan hubungan dengan negara lain.

Dari sisi wilayah, Benny Wenda atau ULMWP tidak bisa menunjukkan wilayah mana yang diklaim sebagai wilayah kedaulatannya. Wilayah tersebut haruslah wilayah yang secara fakta dikuasai efektif kelompok ULMWP, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Benny Wenda, secara fisik berada di luar wilayah Indonesia.

Dari sisi populasi permanen, kelompok yang menyatakan UDI atas Papua pun tidak dapat menunjukkan kelompok rakyat mana yang menjadi anggotanya secara permanen. Selain itu, malah terjadi sanggahan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militernya satu hari setelah UDI tersebut. Hal ini berarti ULMWP secara fakta tidak memiliki rakyat untuk sebuah negara.

Untuk sebuah entitas yang ingin menjadi negara berdaulat, haruslah memiliki pemerintahan yang solid dan efektif, dalam rangka menjalankan roda kekuasaan negara. Meskipun ada pernyataan pencalonan Benny Wenda sebagai Presiden, hal ini tidak menunjukkan adanya sebuah entitas pemerintahan yang efektif.

Terakhir, suatu aspek yang sangat krusial, kemampuan berhubungan dengan negara lain menjadi faktor penentu takdir sebuah entitas bisa diterima dalam komunitas internasional atau tidak. Sejatinya, jika negara lain menganggap suatu entitas tertentu yang melakukan UDI secara benar secara hukum, akan ada respons pengakuan atas UDI tersebut. Dalam kasus UDI Papua, tidak ada negara mana pun yang langsung meresponsnya, termasuk negara-negara yang tergabung dalam MSG (Melanesian Spearhead Group) yang selama ini bersimpati atas upaya ULMWP.

Respons negara lain akan memberikan dampak atas tindakan UDI ini. Apalagi sikap yang ditunjukkan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok akan sangat dipertimbangkan negara-negara lain yang memiliki ketergantungan, baik secara ekonomi maupun politik dengan tiga negara tersebut. Hingga saat ini, ketiga negara besar itu masih mengakui integritas wilayah negara kesatuan Indonesia. Hal ini semakin memperlihatkan usaha yang sia-sia dari ULMWP.

Perubahan strategi ULMWP

Dengan dilakukannya UDI oleh Benny Wenda, sangat terlihat taktik yang dipakai sekarang tidak lagi mengungkit mengenai keabsahan wilayah Papua sebagai bagian negara Indonesia atau tidak sahnya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai pelaksanaan penentuan hak nasib sendiri (self-determination).

Usaha spekulatif dengan UDI ini terkesan menjadi langkah yang sulit karena merupakan usaha terakhir (last resort), demi mencapai tujuan pemisahan (secession) Papua dari negara Indonesia. Narasi negatif yang selama ini dikampanyekan ULMWP atas keabsahan wilayah Papua dan pelaksanaan Pepera sudah menemui jalan buntu.

Hal ini memang secara fakta hukum dan sejarah menunjukkan Papua merupakan bagian Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia 1945. Selain itu, Pepera yang dilaksanakan pada 1969 merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa bilateral antara Indonesia dan Belanda, yang disepakati dalam New York Agreement 1962.

Berdasarkan prinsip hukum kebiasaan internasional uti possidetis juris, wilayah Indonesia ialah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda (Netherlands East Indies), yang juga termasuk wilayah Papua. Hal ini tercatat jelas dalam Konstitusi Belanda 1938. Meskipun dilakukan secara bertahap, melalui beberapa perjanjian bilateral dengan Belanda, akhirnya Indonesia mendapatkan seluruh wilayah Nusantara ini beserta kedaulatannya. Hingga saat ini Belanda secara resmi tetap mengakui keseluruhan wilayah kedaulatan Indonesia termasuk Papua.

Sebagai tambahan, Pepera yang dilaksanakan pada 1969, merupakan pelaksanaan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua, yang bukan dalam konteks dekolonisasi. Pepera ini dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa dengan Belanda dan dilaksanakan dalam kedaulatan Indonesia dengan partisipasi perwakilan PBB. Dengan hasil Pepera yang diakui dunia internasional, melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969, keabsahan Papua sebagai bagian dari negara Indonesia tidak dapat dibantah lagi.

Respons pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia perlu merespons tindakan UDI ini secara proporsional. Dalam menghadapi upaya-upaya yang dilakukan Benny Wenda dan ULMWP ini perlu dilakukan secara tegas dan sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

Sebagai negara berdaulat, tentu aparat penegak hukum akan terus berupaya menekan tindakan-tindakan yang mengancam keutuhan negara Indonesia di wilayah mana pun, termasuk Papua. Segala macam bentuk ancaman disintegrasi merupakan hal yang perlu ditindak secara tegas, demi utuhnya kedaulatan sebuah negara.

Sebagai negara induk (parent state), Indonesia harus selalu menyatakan Papua ialah bagian dari negara Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menolak segala upaya pemisahan diri yang dilakukan kelompok mana pun yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk menunjukkan pada dunia internasional, bahwa Indonesia masih efektif sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya.

Pada saat yang sama, Indonesia juga perlu menyampaikan kepada publik domestik dan internasional atas apa saja perkembangan positif yang sudah terjadi di Papua. Hal ini termasuk pekerjaan rumah yang selalu ditunggu, yaitu perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, perkembangan pembangunan rakyat dan infrastruktur Papua juga sama pentingnya disampaikan.

Dengan upaya-upaya di atas, komunitas internasional terutama negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, akan menilai bagaimana Indonesia mengelola wilayah kedaulatannya. Dengan demikian, bisa diperkirakan tidak akan ada negara yang mengambil risiko untuk mengakui tindakan UDI yang dilakukan Benny Wenda dan ULMWP.

https://mediaindonesia.com/opini/366483/deklarasi-papua-barat-merdeka-ya...


2 Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Keamanan Laut (Media Indonesia, 16 September 2020) Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Keamanan Laut (Media Indonesia, 16 September 2020)

SUDAH enam bulan pandemi covid-19 melanda Indonesia. Hampir semua sendi kehidupan masyarakat terdampak, namun tingkat kerawanan dan tindak pidana di laut cenderung meningkat.

Berbagai tindak kejahatan terjadi di wilayah laut Indonesia seperti perdagangan obat terlarang, penyelundupan dan perdagangan manusia, perampokan terhadap kapal, dan kegiatan illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF). Kesemuanya nyata terjadi dan belum semuanya dapat diproses aparat hukum berwenang.

Terkait hal ini, pembahasan dan penelitian tata kelola keamanan laut Indonesia telah banyak dilakukan baik oleh para akademisi maupun praktisi. Garis besar temuan adalah fragmentasi aturan hukum di wilayah laut, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut, dan keluhan pengguna laut atas banyaknya instansi penegakan hukum di laut.

Perlu diingat bahwa pengaturan wilayah laut sesuai sektor tertentu memang diperlukan. Ini mengingat sektor-sektor tersebut memiliki kepentingan khusus dan kompetensi pengaturan tersendiri. Sebagai konsekuensi, terdapat pengaturan aparat penegak hukum dari tiap sektor. Namun kenyataanya menunjukkan. ketika pelaksanaan patroli, muncul masalah koordinasi di antara instansi yang melakukan penjagaan di wilayah laut yang sama.

Kombinasi tingkat kerawanan dan masalahan kelembagaan keamanan laut nasional inilah yang makin mengkhawatirkan jika tidak diselesaikan segera. Indonesia harus segera bangkit dan bersatu untuk mengatasi semua isu tersebut, sehingga wilayah laut Indonesia aman bagi seluruh pengguna laut dari dalam dan luar negeri.

Arahan Presiden Jokowi

Sebuah harapan besar datang dalam arahan Presiden Joko Widodo, saat pelantikan Laksamana Madya Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada awal Februari 2020. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ke depannya, aparat penegak hukum yang ada di laut adalah Bakamla. Oleh karena itu Bakamla sebagai institus harus diperkuat.

Arahan Presiden ini merupakan sebuah direktif yang harus dilaksanakan. Kegagalan dalam pelaksanaan pasti menimbulkan konsekuensi. Sehingga perlu dianalisis bagaimana sisi tataran regulasi memungkinkan dilaksanakan secara baik dan benar.

Sebagai regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) merupakan aturan terbaru dan komprehensif. Sisi substantif UU Kelautan ini menyiratkan pengakuan bagaimana isu kelautan bersifat lintas sektor dan kompleks.

Khusus mengenai bidang pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, diatur pada Bab Sembilan UU Kelautan. Dalam bagian ini, jelas dibedakan antara kepentingan pertahanan keutuhan negara atas ancaman dari luar melalui laut dan penegakan hukum nasional di wilayah laut Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberikan mandat atas bidang pertahanan. Sedangkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki mandat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan.

Dengan demikian, hal ini menjadi pembeda Bakamla dengan para penegak hukum lainnya di laut yang terbatas yurisdiksinya pada bidang atau sektor tertentu.

Sinergi patroli

Terkait patroli keamanan dan keselamatan di laut, UU Kelautan dengan tegas memberi mandat Bakamla mensinergikan dan memonitor kegiatan dengan instansi-instansi terkait. Namun, pada saat yang sama, UU Kelautan tidak mengharmonisasikan kewenangan dan kompentensi instansi lain yang terkait dan tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada Bakamla. Hal ini menegaskan bahwa kompetensi kementerian dan/atau lembaga terkait tetap ada dan tetap berlanjut serta memperjelas fokus mandat patroli.

Dengan demikian, melalui UU Kelautan ini Bakamla berperan mensinergikan semua potensi penegak hukum dari instansi terkait yang ada di laut. Diharapkan dengan pola sinergi yang dikomandoi Bakamla, segala potensi tindak pidana dan tindak pidana yang terjadi dapat tertangani di seluruh wilayah laut Indonesia. Hal ini penting untuk sekaligus mengatasi keluhan berulang-ulangnya pemeriksaan terhadap pelaku usaha di laut.

Dalam sinergi patroli ini, UU Kelautan membentuk sebuah istilah yang disebut single agency, multy-doors. Berdasarkan hal ini, pembuat UU Kelautan sudah memberikan visi bahwa kedepannnya hanya akan ada satu lembaga penegak hukum yang melakukan patroli di laut, yaitu Bakamla.

Pilihan perbaikan tata regulasi

Hingga saat ini sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud. Hal ini karena belum adanya aturan pelaksana terkait UU Kelautan. Aturan turunan sebagai pelaksanaan UU Kelautan sangat penting untuk memperjelas mandat dan memberikan panduan kewenangan selanjutnya kepada Bakamla, khususnya dalam hubungan dengan instansi lainnya.

Aturan pelaksana UU Kelautan yang perlu segera dibuat adalah pelaksanaan integrasi sistem informasi dan sinergi patrol dengan instansi terkait. Pilihan bentuk dan tingkat aturan bisa dalam tingkat Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, atau Revisi Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut.

Integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut yang dimiliki instansi terkait akan menjadikannya sebagai sebuah pusat informasi yang komprehensif. Keberadaan pusat informasi ini di Bakamla akan menciptakan layanan satu pintu bagi siapapun yang memerlukan infomasi tersebut. Hal ini juga sekaligus memastikan data yang ada di Bakamla adalah data resmi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait dengan upaya penyerderhanaan kelembagaan di laut, Pemerintah juga perlu memulai secara bertahap menggabungkan beberapa unit-unit patroli di instansi terkait kepada Bakamla. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimungkinkan bahwa direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan bergabung dengan Bakamla. Hal ini mengingat bahwa dasar hukum pembentukan KPLP hanya peraturan Menteri Perhubungan.

Di sisi lain, pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) tidak mungkin dilakukan. Itu karena pemerintah telah membentuk Bakamla yang pada dasarnya mengemban fungsi coast guard.

Hal tersebut penting dilakukan paling tidak atas dua alasan; pertama, wilayah kerja dan lingkup patroli KPLP hampir sama dengan Bakamla. Namun perlu dicatat Bakamla lebih luas wilayah kerjanya dan lebih umum lingkup penegakan hukumnya. Kedua, penggabungan ini akan menghilangkan 'dualisme' atas lembaga pelaksana peran coast guard yang dikenal dengan kapal armada berlambung putih dan dua strip merah secara internasional.

Akhirnya, perlu dipahami bersama sinergi pengamanan wilayah laut Indonesia adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kompleksitas permasalahan harus segera diatasi dengan modal saling percaya (trust) antara instansi, dengan niat bahwa sinergi patroli pengamanan laut adalah untuk menciptakan tata kelola keamanan laut Indonesia yang lebih baik.

https://mediaindonesia.com/opini/345426/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-k...


3 Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia (Koran SINDO, 10 Juli 2020) Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia (Koran SINDO, 10 Juli 2020)

DALAM dua minggu terakhir kita disuguhkan bagaimana situasi di Laut China Selatan semakin memanas karena pengerahan militer dari China dan Amerika Serikat. Uniknya, di saat yang sama, di dalam negeri Indonesia, kita masih berkutat dengan "pekerjaan rumah" membenahi tata kelola keamanan laut yang hingga kini belum juga selesai.

Isu keamanan laut adalah sebuah bidang yang sangat luas dalam penegakan hukum di wilayah laut. Isu ini sangat lintas sektor dan semakin kompleks dengan keterlibatan unsur asing. Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya pada 2008 mengenai Kelautan dan Hukum Laut mengakui bahwa tidak ada definisi "keamanan laut" yang diterima secara universal. Secara sempit dapat diartikan perlindungan ancaman serangan terhadap kedaulatan wilayah negara pantai.

Namun, sebagian besar definisi mencakup keamanan dari kejahatan di laut, antara lain pembajakan, keselamatan pelayaran, perampokan bersenjata terhadap kapal, tindakan teroris, penyelundupan dan perdagangan manusia, pencemaran lingkungan laut, dan ancaman terhadap pengelolaan sumber daya alam kelautan seperti illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

Tumpang Tindih Kewenangan
Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu mengemban tugas besar dalam penegakan hukum. Dengan kondisi tersebut, pengaturan secara sektoral adalah sebuah pilihan kebijakan yang realistis. Dengan wilayah penegakan hukum yang sama, tumpang tindih (overlapping) atau irisan kewenangan antara kementerian atau lembaga pemerintah tidak dapat dihindari. Hingga saat ini lebih dari lima belas pengaturan hukum setingkat undang-undang yang memiliki aturan atas kegiatan atau isu di wilayah laut. Dari semua instansi yang memiliki tugas penegakan hukum berasal dari undang-undang tersebut, terdapat tujuh instansi yang memiliki kapal patroli di laut.

Dari tujuh instansi penegak hukum di laut ini, TNI Angkatan Laut memiliki peran yang sangat spesifik dalam hal keamanan laut. Tugas utamanya adalah untuk menjaga kedaulatan wilayah laut dari segala ancaman yang muncul dari luar wilayah Indonesia. Sedangkan fungsi penegakan hukum nasional di wilayah perairan dan yurisdiksi merupakan satu fungsi constabulary TNI AL selain sebagai peran militer dan diplomasi.

Dengan banyaknya instansi penegak hukum yang bertugas di laut, keamanan dan keselamatan atas segala aktivitas di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi perairan Indonesia seharusnya lebih terjamin. Akan tetapi, belakangan justru keluhan semakin disuarakan oleh para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) bahwa keadaan saat ini menjadikan biaya ekonomi aktivitas di laut semakin tinggi. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua asosiasi pemilik kapal Indonesia (INSA) kepada Presiden Jokowi di suatu kesempatan. Selain itu, telah banyak penelitian dan publikasi yang mencatat bagaimana lemahnya penegakan hukum di laut karena koordinasi antarpenegak hukum dianggap kurang maksimal.

Perbaikan atas pola koordinasi penegakan hukum di laut sejatinya telah diusahakan sejak 1972. Sayangnya, usaha tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal. Banyak pihak menduga ketidakberhasilan usaha tersebut karena kuatnya ego sektoral dari kementerian lembaga yang memang memiliki kewenangan berdasarkan aturan setingkat undang-undang. Selama ini usaha pembenahan tidak efektif karena hanya dilakukan pada tingkat keputusan bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga dan terakhir melalui Peraturan Presiden Tahun 2005 untuk memperkuat Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Presiden Jokowi, sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, merespons aspirasi di atas dengan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) dengan perintahnya untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal ini disampaikan pada beberapa kesempatan, termasuk saat melantik kepala Bakamla yang terbaru. Arahan dari pimpinan tertinggi di Indonesia ini sangat perlu untuk didukung secara penuh dengan kehati-hatian.

UU Kelautan ini merupakan peraturan nasional terakhir yang mengatur secara luas mengenai laut dan isu kelautan. Khusus mengenai isu penegakan hukum, UU Kelautan secara gamblang menyebut sebuah lembaga nonkementerian yang bertugas untuk hal tersebut, yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sebuah pilihan kebijakan hukum yang sudah tercantum dalam produk hukum nasional di mana eksekutif dan legislatif telah menyetujuinya. Sayangnya, jalan kelahiran atas sebuah lembaga tunggal dalam penegakan hukum di laut masih banyak terdapat hambatan.

Paling tidak, hambatan tersebut ada tiga hal. Pertama, kekhawatiran sektor terkait akan "penggabungan" kewenangan. Kedua, dualisme lembaga penjaga pantai dan laut. Dan ketiga, keberadaan isu keamanan laut dalam tataran regulasi.

Penggabungan Kewenangan
Dengan semangat lembaga tunggal (single agency) dalam penegakan hukum di laut, banyak reaksi yang muncul dari sektor terkait yang memang memiliki kewenangan isu di laut. Dapat dipahami bahwa sebuah lembaga yang relatif baru lahir belum tentu mampu langsung efektif menangani semua kewenangan dalam menjaga laut Indonesia yang begitu luas.

UU Kelautan pun mencoba untuk mengerti proses ini dengan memberikan "tugas prioritas" Bakamla dengan menyatakan dalam Pasal 59 ayat 3, yaitu "khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia". Hal ini sesuai dengan mukadimah UU Kelautan yang bertujuan untuk "memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat". Ke depan diharapkan para pengguna wilayah laut Indonesia tidak lagi khawatir akan banyaknya "pintu penjagaan" di laut dari instansi yang berbeda.

Dualisme Lembaga Penjagaan Laut
Sebelum terbentuk Bakamla berdasarkan UU Kelautan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sudah terbentuk terlebih dahulu di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hal ini seolah-olah terjadi dualisme lembaga penjaga pantai dan laut (coast guard) di Indonesia.

Terkait dengan penegakan hukum di bawah UU Pelayaran, sejatinya mandat pembentukan Penjaga Laut dan Pantai perlu dibuat peraturan lanjutan dalam tingkat peraturan pemerintah. Namun, hingga saat ini amanat UU Pelayaran ini belum juga terwujudkan. Hal ini mungkin saja merupakan keraguan dari pembuat hukum atas ruang lingkup kewenangan penegak hukum dalam UU Pelayaran itu. Jika memang ditujukan untuk penegakan hukum secara umum di laut, maka sektor lain akan menolak karena kewenangannya yang berada dalam lingkup pelayaran.

Isu Keamanan Laut dalam Regulasi
Di sinilah UU Kelautan Tahun 2014 diharapkan untuk menjawab keraguan hukum ini. Namun, sebagai faktor penghambat ketiga, UU Kelautan juga dirasakan masih terdapat catatan yang perlu dipikirkan untuk perbaikan. Secara ruang lingkup materi, UU Kelautan ini sudah memenuhi pengaturan di laut yang lintas sektor. Akan tetapi, UU Kelautan ini tidak melakukan harmonisasi terhadap undang-undang terkait yang telah terbit terlebih dahulu. Hal ini membuat keadaan tumpang tindih kewenangan, tugas dan fungsi terus berlanjut.

Selanjutnya, UU Kelautan ini tidak menggantikan UU Nomor 6/1996 tentang Perairan Indonesia, tetapi hanya mencabut satu pasal terkait Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). UU Kelautan kemudian menyatakan bahwa Bakamla menggantikan lembaga tersebut. Di sinilah terbaca seolah-olah semangat tugas Bakamla sama dengan Bakorkamla yang hanya melakukan koordinasi. Hal ini jelas sangat tidak sinkron dengan semangat yang ada di pasal mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi Bakamla luas dalam penegakan hukum lintas sektor di bawah UU Kelautan. Kelemahan lain dari UU Kelautan ini adalah tidak diberikannya kewenangan penyidikan kepada Bakamla. Hal mana sangat disayangkan berbagai pihak.

Pilihan ke Depan
UU Kelautan secara khusus memberikan amanat kepada Pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan pemerintah atas kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut dengan melakukan penataan hukum laut, termasuk aspek publik dengan memperhatikan hukum internasional yang berlaku. Substansi aturan ini dapat diartikan bahwa pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan hukum berdasarkan UU Kelautan ini untuk penguatan Bakamla.

Dengan prioritas tugas penyinergian dan pengawasan pelaksanaan patroli, Bakamla menjadi lembaga kolaborator dari semua elemen patroli yang ada di wilayah laut Indonesia. Sentralisasi pengaturan patroli penegakan hukum oleh Bakamla diharapkan bisa mewujudkan efisiensi pengawasan aktivitas di laut. Dalam hal ini, keterbatasan sumber daya kapal dan personel dari semua instansi terkait dapat diakumulasikan dan diatur oleh Bakamla sehingga wilayah laut Indonesia dapat dijaga secara merata.

Pilihan lain untuk memperbaiki kelemahan dalam kebijakan keamanan dan penegakan hukum adalah dengan melakukan revisi UU Kelautan. Dengan identifikasi segala isu yang perlu diatur lebih banyak dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal, maka ihwal tersebut dapat ditambahkan ke dalam undang-undang revisi di kemudian hari. Pilihan lain yang lebih ideal adalah untuk membuat kebijakan yang lebih komprehensif dengan membuat klausul dalam undang-undang revisi agar pengaturan pengelolaan penegakan hukum di wilayah laut diatur khusus dalam undang-undang tersendiri.

https://nasional.sindonews.com/read/96032/18/tata-kelola-keamanan-laut-i...


4 Gauging Indonesia’s interests in the South China Sea (East Asia Forum, 26 Juni 2020) Gauging Indonesia’s interests in the South China Sea (East Asia Forum, 26 Juni 2020)

In June, four years after the Hague’s 2016 South China Sea tribunal ruling, Indonesia put forward a formal diplomatic note to the UN. This was in response to Malaysia’s 2019 continental shelf submission that objected to China’s maritime claims in the South China Sea, including the area bounded by China’s nine-dash line. It said that ‘Indonesia is not bound by any claims made in contravention to international law’.

While this is not the first time Indonesia has objected to the nine-dash line, the diplomatic note demonstrates Indonesia’s shifting attitude towards the Hague ruling. In 2016, Indonesia neither positively acknowledged the ruling nor opposed its findings. Indonesia preferred a neutral stance. Indonesia is now choosing to candidly advance its interests. First, to show its objection to China’s nine-dash line claim. Second, to ensure that it does not acquiesce to any claim contrary to international law which may affect its interests.

Indeed, four years after the ruling, Indonesia’s disputes with China in the South China Sea are ongoing. But does the ruling hold any significance for Indonesia? The tribunal’s ruling does not have an immediate legal impact on Indonesia. Indonesia is not a claimant in the South China Sea. Further, the ruling is not binding — it theoretically only binds the Philippines and China as parties to the tribunal.

Indonesia’s interest in the South China Sea remains the same — it seeks to maintain peace and security in the South China Sea and the broader region. Indonesia still emphasises the need for peaceful dispute resolution based on international law. But the ruling has renewed Indonesia’s focus on securing its exclusive economic zone (EEZ). This has influenced its stronger response to Chinese fishing vessels operating in the North Natuna Sea. There is often tension over an overlapping area between Indonesia’s legitimate EEZ and China’s nine-dash line.

In 2016, Chinese fishing vessels entering Indonesia’s EEZ in the North Natuna Sea were confronted by the Indonesian Navy. In January this year, another incident arose when Chinese fishing vessels were escorted by China’s Coast Guard into the North Natuna Sea. On both occasions, Indonesia sent a diplomatic protest to Beijing and increased patrols in the North Natuna Sea to show a firm stance on its claims.

The Hague ruling in this regard benefits Indonesia because the tribunal stipulated that the nine-dash line is illegal under the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). It reaffirms Indonesia’s policy of territorial enforcement over its EEZ in every incident with China in the North Natuna Sea. Still, some analysts consider that Indonesia has demonstrated an underwhelming response to the tribunal’s award and findings. Indonesia could do more in responding to the tribunal award by pushing the ruling to be officially included in ASEAN-related or Indonesian foreign policy statements.

The Indonesian Ministry of Foreign Affairs has stated Indonesia’s position on the tribunal award in relatively neutral terms without directly referencing it. Indonesia calls on all parties to exercise restraint, refrain from escalatory activities and secure Southeast Asia from military activities that could threaten peace and stability. It notes that parties should respect international law — including UNCLOS. Indonesia calls on all parties to continue to uphold peace, to exhibit friendship and cooperation and to conduct their activities according to agreed-upon principles. It continues to push for a peaceful, free and neutral zone in Southeast Asia to further strengthen the ASEAN political and security community. And finally, Indonesia urges all claimants to continue peaceful negotiations on overlapping sovereignty claims in the South China Sea according to international law.

Given China’s escalatory actions towards other Southeast Asian nations in the South China Sea, Indonesia could have used the tribunal momentum to build a cooperative agenda with neighbouring states. For instance, China’s Coast Guard recently sunk a Vietnamese fishing vessels and Chinese oil drilling operations within the nine-dash line have been a source of friction between China and Malaysia.

Indonesia, Malaysia, and Vietnam share a common threat to their maritime security and object to the nine-dash line. This common ground should be leveraged by the three countries to build cooperation for sharing information on evolving security threats and sustaining coordinated maritime patrols in the region.

Although Indonesia is not a claimant in the South China Sea disputes, it benefits from the international tribunal’s ruling. Indonesia has an important stake in ensuring maritime security in the region while working with other Southeast Asian nations to maintain peace and stability. Indonesia should explore avenues for cooperation between countries that have common positions towards UNCLOS and its application in the region.

https://www.eastasiaforum.org/2020/06/26/gauging-indonesias-interests-in...


5 Kedaulatan atas SDA dan Aturan Perdagangan Internasional (Koran SINDO, 13 Januari 2020) Kedaulatan atas SDA dan Aturan Perdagangan Internasional (Koran SINDO, 13 Januari 2020)

Pada tanggal 22 November 2019 lalu, Uni Eropa (UE) secara resmi melayangkan gugatan kepada Indonesia di forum World Trade Organization (WTO) atas kebijakannya yang, antara lain, melarang ekspor biji nikel mentah. Selama ini, UE menikmati impor biji nikel mentah dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Ekspor bahan mineral yang memiliki nilai tambah dapat memberikan manfaat yang lebih kepada Indonesia. Kasus ini juga terkait persaingan produk hilir yang sangat bergantung pada bahan baku dimana persediaan (supply) dunia terdampak akibat kebijakan suatu negara yang memiliki kontribusi besar sebagai pemasok di dunia.

Perhatian kita perlu arahkan pada kasus gugatan yang dilayangkan UE terhadap kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor biji nikel mentah karena dua hal. Pertama, posisi kebijakan hukum pemanfaatan sumber daya mineral ini perlu dipertahankan. Hal ini mengingat bahwa Indonesia seharusnya memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan hanya mengekspor barang mineral mentah. Kedua, hal apa saja yang bisa pemerintah Indonesia lakukan untuk mempertahankan kebijakan hukum ini sesuai dengan hukum internasional.

Kenyataan diatas memunculkan pertanyaan dasar mengenai bagaimana negara memanfaatkan sumber daya alam di wilayah negaranya dan ketentuan perdagangan internasional yang ada di WTO. Bahkan, hukum internasional mengakui kedaulatan negara atas sumber daya alam di wilayahnya yang tertuang dalam resolusi PBB 1803 (XVII) yang menegaskan mengenai permanent sovereignty over natural resources (PSNR).

Disinilah pada saat yang bersamaan terdapat pertentangan antara hukum nasional yang mengutamakan kepentingan nasional dengan hukum internasional yang mengakomodir kepentingan negara lain.

Dalam hukum nasional Indonesia, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam ini termasuk barang-barang tambang yaitu nikel, biji besi, krom, dan batu bara. Berdasarkan konstitusi, negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur bagaimana memanfaatkan sumber daya alam terkandung di wilayah Republik Indonesia tanpa adanya intervensi dari negara lain maupun organisasi internasional.

Namun disisi lain, Indonesia juga merupakan anggota WTO sejak diratifikasinya persetujuan pembentukan WTO tahun 1994. Dengan demikian, aturan nasional Indonesia atas pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan rambu-rambu kesepakatan internasional yang telah diadopsi dalam WTO. Hal ini dikarenakan Indonesia secara sukarela menundukkan diri pada WTO dan aturan-aturan didalamnya sebagai pelaksanaan kedaulatannya.

Perlu kita ketahui bahwa UE mengajukan keberatan atas kebijakan Pemerintah Indonesia karena tiga hal. Pertama, Indonesia membuat aturan pelarangan ekspor biji nikel dan barang tambang lainnya yang sangat dibutuhkan negara UE antara lain dalam industri baja stainless. Kedua, UE menuding Indonesia memberikan program subsidi yang dilarang dalam bentuk pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal atau bagi perusahaan di kawasan industry. Terakhir, pemerintah Indonesia dianggap lalai dengan tidak menotifikasikan ke WTO peraturan-peraturan terkait larangan ekspor dan perijinan ekspor tersebut.

Ada tiga pasal yang dianggap Uni Eropa dilanggar oleh Pemerintah Indonesia yaitu Pasal XI:1 GATT 1994 terkait aturan pembatasan kuantitatif, Pasal 3.1 (b) ASCM terkait aturan subsidi yang dilarang dalam bentuk subsidi substitusi impor serta Pasal X GATT 1994 terkait aturan publikasi dan administrasi peraturan perdagangan.

Apa Yang Bisa Dilakukan?

Pertama, Indonesia perlu mengoptimalisasikan diplomasi bilateral. Hampir 30% dari seluruh gugatan dalam penyelesaian sengketa di WTO berakhir di tahapan konsultasi tanpa adanya pembentukan Panel. Indonesia memiliki waktu 60 hari terhitung sejak tanggal permintaan konsultasi untuk dapat mencari solusi yang dapat diterima para pihak yang bersengketa sebelum UE memiliki hak untuk mengajukan pembentukan Panel.

Kedua, Indonesia memerlukan kepiawaian dalam bernegosiasi yang biasanya mungkin melibatkan hal-hal diluar dari konteks kasus ini. Indonesia dan UE juga sekarang sedang dalam tahap perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di saat yang sama Indonesia juga sedang membawa UE ke penyelesaian sengketa WTO atas kebijakannya terkait produk kelapa sawit. Sengketa perdagangan antara mitra dagang biasanya dapat mempengaruhi lancarnya proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Ketiga, Indonesia menghadapi UE dalam proses litigasi di WTO. Bilamana penyelesaian damai sudah tidak memungkinkan, Pemerintah Indonesia harus siap untuk menghadapi UE dalam proses litigasi di WTO. Indonesia harus belajar dari kasus-kasus serupa yang telah diputus di WTO sehingga dapat mempertahankan kebijakannya sesuai dengan aturan WTO.

Upaya pertahanan

Liberalisasi perdagangan bukanlah segala-galanya dalam aturan WTO. Ada banyak pengecualian sebagai dasar pembenar yang bisa dipakai pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebijakannya sesuai dengan kepentingan nasional.

Pertama, dalam Pasal XI:2 GATT 1994 dinyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor tersebut dapat dibenarkan apabila bersifat sementara untuk mencegah atau mengatasi adanya critical shortage atas suatu produk penting bagi Indonesia. Kedua, Pemerintah Indonesia dapat mendasarkan pembelaannya atas Pasal XX GATT 1994 yang berisi tentang General Exception terutama butir (g) terkait konservasi lingkungan dan butir (d) terkait to secure compliance dengan peraturan nasional.

Ketiga, Indonesia juga bisa menggunakan dasar dalam Pasal XXI terkait security exception yang sekarang sedang mendapat sorotan karena dipakai Amerika Serikat untuk menjustifikasi tindakan sepihak dalam menaikan tarif untuk produk baja dan aluminium secara diskriminatif. Terakhir, pemerintah Indonesia juga harus jeli untuk melihat apakah dalam gugatan yang dilayangkan UE ada cacat prosedur ataupun adanya kesalahan dalam pembuktian apakah kebijakan yang dipermasalahkan sudah memenuhi seluruh unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar hukum.

Pengalaman Indonesia dalam bersengketa ini sejatinya memberikan pelajaran yang tak ternilai harganya. Kepentingan nasional yang mengutamakan manfaat bagi rakyat Indonesia harus dibela dan dipertahankan. Namun, hal tersebut bisa dilakukan jika Indonesia juga memperhatikan segala aturan internasional terkait termasuk bagaimana kita bisa mempertahankan diri.

https://nasional.sindonews.com/berita/1494991/18/kedaulatan-atas-sda-dan...


6 UAE deal should lead to more sustainable energy investment (Jakarta Post, 20 Januari 2020) UAE deal should lead to more sustainable energy investment (Jakarta Post, 20 Januari 2020)

President Joko Widodo recent visit to The United Arab Emirates (UAE) in 2020, succeeded taken a deal of investment worth US$22,8 billion worth of development projects across the archipelago. (Jakarta Post 14/01/2020) According to Coordinating Maritime Affairs and Investment Minister Luhut Pandjaitan, this is one of the biggest deals in Indonesia's history. Further, most of the investment would focus on certain fields such as agriculture, education and most importantly sustainable energy by pledged to invest US$129 million in Indonesia's biggest solar power plant in Cirata, West Java. The deal also includes the development of Pertamina and Inalum refineries.

Non-Backsliding Commitment in Paris Agreement

Kyoto Protocol and Paris Agreement have a different approach to fulfill the reduction emission needed to keep the level of global warming below 2°C above pre-industrial levels. Unlike Kyoto Protocol where the treaty decided each countries’ target (top-down approach), target reduction emission in Paris Agreement sets by the state parties through NDC (bottom-up approach). This different implementation resulted in the shift of way of thinking especially for Non-Annex I countries. The idea that grew out of concerns that developed countries will pledge less in the NDC Paris Agreement than those targeted through the Kyoto Protocol arise in the negotiations in COP20 in Lima, Peru.

This concept is known as “non-backsliding” written in the lead-up to Lima Decisions. This notion will drive the Annex I countries to commit beyond their Kyoto Target and even far more for the countries that fulfilled the Kyoto Target. For example, Switzerland’s Kyoto Target sets by the Annex B Kyoto Protocol 8% for the first period and 15.8% for the second period below 1990. Meanwhile, in the Paris Agreement Switzerland submitted its ambition unconditional target of 50% reduction below 1990 by 2030.

The negotiations then resulted in the principle of progression and highest possible ambition written in article 4 (3) of the Paris Agreement where state parties were asked to provide NDC progressively while still considering the capabilities of their countries through the principle Common but Differentiated Responsibilities (CBDR). Implementation of CBDR also gives a chance to developing countries to sets a conditional target that only can be achieved if there is international support involved. Unlike Switzerland, Indonesia as a Non-Annex I party which does not have any Kyoto Targets struggles to put progressive ambition for Paris Agreement due to shortcomings such as financial issues, access to technology, and other challenges to fight against climate change.

Consequently, Indonesia has access to international funds mostly funded from Annex I countries as part of the pledge to continue pioneering climate action which can be accessed through the Green Climate Fund (GCF). Another privilege that is given to developing countries also includes cooperative approaches as part of the contribution mechanism provided by the Paris Agreement such as direct government-to-government collaboration to achieve its conditional target sets by Non-Annex I parties.

This implementation of differentiated responsibilities for developing countries allowed flexibility to the states thus participation rate far higher in Paris Agreement. 187 parties including European Union has submitted their ambition, compared to Kyoto Protocol which limited to 37 countries. This shows that Paris Agreement has a better commitment in terms of numbers although if all the NDC marked up, it will not fulfill the objective of Paris Agreement.

Recent Conference of Parties for the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP25 - UNFCCC) in Madrid ended neither resulting in a deal with carbon markets nor establishing any significant climate action. Despite the shortcomings, this year marks an important year for the future of Paris Agreement. Based on article 4 (9) Paris Agreement, state parties should update their NDC and submit to the UNFCCC secretariat.

Indonesia’s Climate Commitment

In 2016, Indonesia sets ambitious targets at 26% unconditional target and 41% conditional target reduction of greenhouse gases against the business-as-usual scenario by 2030. In the first period, Indonesia has boosted its budget for mitigation to 47% as well as establishing the Environmental Fund Management Agency (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup / BPDLH). Further, Indonesia also initiated its mitigation projects with Green Climate Fund (GCF) financial assistance which both expected to avoid the emission up to 165.9 MtCO2e. However, these efforts are still rated as highly insufficient by Climate Action Tracker (CAT) to meet its NDC.

Jokowi’s recent speech in Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW), shows Indonesia’s intention to figure out a way to mutually benefit for development and solutions to climate change along with UAE investment deals in sustainable energy. Despite the growing issue of Jokowi's plan to install 27 GW coal-fired power generation by 2028. This statement strengthening the fact that the second term of Jokowi's tried to move away from coal-fired energy. The trend of green growth investment specifically in sustainable energy would balance out the presence of large coal-based power generation and eventually will boost the countries capability to keep up with its ambition.

The second-period pledge would be a challenge for Indonesia to achieve its NDC which needs to be higher from the previous one, as referred to article 4 (3) Paris Agreement if the current efforts still yet to fulfill the first period NDC. To date, the Indonesian government has yet to clarify whether Indonesia would enhance the Paris targets. Nevertheless, it has announced the plan for NDC adjustment within its National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024. According to the World Resource Institute (WRI), Indonesia’s energy sector is likely to become the highest contributor to carbon dioxide emissions. Therefore, Indonesia shall prioritize more climate change abatement actions in the energy sector through renewable energy. Current Renewable Energy Policy sets the target for New Renewable Energy at 23 % of the national energy mix by 2025 and it becomes an important cause to open up to more sustainable energy-related investment in Indonesia.

The Indonesian government should take into consideration to utilize the deal of investment to build Geothermal Power Plants in Indonesia. As the second biggest geothermal energy producer country, Indonesia needs to take advantage of its natural resources as it previously has succeeded to reduce emissions for the Netherlands, Great Britain and Switzerland Kyoto Target under Clean Development Mechanism (CDM). Namely, Gunung Rajabasa Geothermal Power Plant and Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project which avoided emissions up to 1.105 MtCO2e/year and 794.832 tonnes CO2e/year respectively.

This could be a lesson learned for Indonesia’s strategy to initiate its sustainable power plant specifically Geothermal which Indonesia has vast potential according to World Bank. As the energy sector remained one of the highest-emitting sectors besides forestry since 2010, this deal looks like a silver lining in the amid of desperation of climate action to fulfill Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC). Therefore, utilization of the UAE or other countries' investment in sustainable energy will lead up to the ability to boost the current efforts to fulfill Paris ambition and enhance the target for the second period.

https://www.thejakartapost.com/academia/2020/01/20/uae-deal-should-lead-...


7 Batas Wilayah dan Hak Berdaulat (Kompas, 8 Mei 2019) Batas Wilayah dan Hak Berdaulat (Kompas, 8 Mei 2019)

Dalam tiga hari belakangan ini telah beredar luas rekaman video yang memperlihatkan bagaimana Kapal Perang TNI Angkatan Laut RI ditabrak oleh kapal penjaga pantai dari Negara Vietnam pada hari Sabtu, 27 Februari 2019 diwilayah Laut Utara Natuna. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi yang sangat beragam. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama.

Sengketa Wilayah Laut
Insiden tersebut terjadi karena di sebagian wilayah utara pulau Natuna masih terdapat batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang belum disepakati antara Indonesia dan Vietnam. Selain dengan Vietnam, Indonesia hingga saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan perbatasan laut teritorial dengan Malaysia, Singapura dan Timur Leste. Perbatasan zona ekonomi ekslusif dengan Malaysia, India dan Palau, serta perbatasan Landas Kontinen dengan Malaysia, Palau.
Perlu dicatat bahwa sesuai Pasal 56 UNCLOS 1982, kewenangan Negara dalam ZEE bukanlah sebuah kedaulatan (sovereignty) melainkan hak berdaulat (sovereign rights). Hal tersebut berarti bahwa Negara memiliki kewenangan penegakaan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya kelautan baik hayati maupun non-hayati di kolom air zona tersebut. Hal mana akan berbeda dengan status laut wilayah yang berlaku seluruh hukum nasional dari Negara pantai secara penuh. Adapun regulasi yang berlaku diatas permukaan ZEE adalah rejim laut bebas dimana terdapat beberapa kebebasan bagi kapal asing. Oleh karenanya, wilayah permukaan air diatas ZEE seringkali disebut sebagai Laut Bebas yang khusus (sui generis) karena masih terdapat hak berdaulat Negara pantai di kolom airnya.
Sesuai dengan hukum internasional, Negara yang memiliki wilayah laut yang berbatasan diwajibkan untuk melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan atas batas wilayahnya. UNCLOS 1982 telah memberikan petunjuk bagaimana Negara pantai dapat menyepakati batas wilayah lautnya termasuk ZEE.
Dalam menyelesaikan perundingan batas wilayahnya, tidak ada batas waktu yang diberikan kepada Negara-negara dalam hukum internasional. Akan tetapi, semakin lama proses kesepakatan itu tertunda maka insiden-insiden seperti yang telah terjadi antara Indonesia dan Vietnam akan kerap terjadi. Saling klaim dan sama-sama merasa berwenang dalam penegakan hukum di wilah tersebut.

Pengaturan Sementara
Pasal 15, Pasal 74 dan Pasal 83 UNCLOS pada dasarnya telah mengatur bagaimana delimitasi batas maritim antar negara seharusnya dilakukan. Khusus Pasal 74, UNCLOS memberikan mandat kepada Negara-negara yang sedang berunding untuk membuat sebuah kesepakatan atau pengaturan sementara yang bertujuan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang saling merugikan dan menghambat proses pencapaian kesepakatan batas wilayah tersebut.
Hal ini sebenarnya telah dicontohkan oleh Indonesia dan Malaysia dalam membuat pengaturan sementara atas ZEE yang sedang dinegosiasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding Common Guidelines concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia (MoU Common Guidelines) pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali.
MoU ini berisi tentang petunjuk umum bagi aparat penegak hukum di laut kedua Negara dalam merespon para nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia yang tersesat atau melakukan penangkapan ikan di zona yang masih dipersengketakan. Khusus bagi kapal nelayan berukuran kurang dari 10 GT maka aparat hukum membantu mereka untuk kembali ke perairan masing-masing tanpa melakukan proses hukum kecuali nelayan yang menggunakan bahan peledak dan/atau kimia. Pengaturan ini terbukti efektif, paling tidak sejak tahun 2012, tidak terdengar ada konflik lagi antara aparat penegak hukum laut antara Indonesia dan Malaysia.
Dalam penggunaan kekuatan di laut, perhatian juga harus diberikan kepada Pasal 301 UNCLOS, dimana Negara-negara harus menahan diri untuk memberikan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial Negara manapun dalam menjalankan hak dan kewajiban negara. Dalam konteks insiden Indonesia dan Vietnam, telah jelas bahwa Kapal Dinas perikanan Vietnam telah melanggar ketentuan ini dengan secara sengaja menabrakkan kapalnya terhadap KRI Tjiptadi 381. Jika Kapal perang Indonesia mengalami kerusakan, maka sudah jelas Negara Vietnam bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UNCLOS.

Pelajaran yang Diambil (Lesson Learned)
Dari pihak Indonesia, perlu diperhatikan bahwa para tentara TNI AL dengan baik telah menahan diri dalam menggunakan kekerasan militer. Meskipun dalam hal tubrukan tersebut, KRI dapat menanggapi tindakan tersebut sebagai tindakan ancaman atau serangan terhadap integritas Negara Indonesia. Hal tersebut memberikan hak kepada KRI untuk melakukan prosedur yang berlaku dalam memberikan tembakan peringatan hingga tembakan melumpuhkan untuk menghindari insiden tubrukan tersebut.
Sikap menahan diri dan tidak terpancing emosi ini menunjukkan sikap kebesaran Bangsa Indonesia yang tidak mudah terpancing atas provokasi yang mungkin akan menyulut ketegangan di kawasan. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa Indonesia tidak boleh terlalu pasif dalam menyikapi tindakan Negara Vietnam tersebut. Indonesia perlu dengan keras memprotes aksi tubrukan kapal dinas perikanan Vietnam. Hal mana telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara terukur. (Kompas, 30/4)

Langkah ke depan
Khusus untuk mengantisipasi ketegangan ini akan terulang, maka insiden ini diharapkan menjadi pendorong bagi Indonesia dan Vietnam untuk duduk bersama melanjutkan negosiasi batas-batas wilayah laut yang belum diselesaikan terutama ZEE di utara Pulau Natuna.
Dengan semangat zero conflict, kedua negara sebaiknya melaksanakan amanat Pasal 74 UNCLOS 1982 untuk membuat pengaturan bersama. Hal ini dapat disepakati dan dituangkan dalam bentuk MoU Common Guidelines yang sama seperti Indonesia lakukan dengan Malaysia.
Akhirnya, secara umum, penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan seluruh negara tetangga yang berbatasan, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Janji kampanye dalam membuat penghidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia pun tidak hanya difokuskan pada kondisi dalam negeri namun juga bagaimana Indnesia dapat berdiri tegak dalam hubungannya dengan negara lain yang mengedepankan “rule of international law”.


Image icon kompas_-_8_mei_2019.png
8 Indonesia-Singapore Cooperation Essential in Fight against Piracy (Jakarta Post, 9 November 2018) Indonesia-Singapore Cooperation Essential in Fight against Piracy (Jakarta Post, 9 November 2018)

The recent abduction of three Indonesian crew members in the high seas area off Congo is part of this year’s troubling trend of an increasing number of piracy and armed robbery in the Gulf of Guinea. International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre recorded that the area accounts for 57 of 156 reported incidents in 2018. What do we know of the incident, whose jurisdiction applies, and what are states' obligations dictated by international law?

Until now the condition of the kidnapped Indonesian crews remains unclear, so are the perpetrator’s identity and a ransom demand. There are actually two different incidents being intersected. The first incident is the attack on the Singapore-flagged ARK TZE offshore supply vessel 68 nautical miles off west Pointe Noire, Congo on October 29th, 2018. Out of 15 crew members, 12 (twelve) are Indonesian citizens. Nine Indonesian crews have been released, but the other three have been held, hostage. The second incident is the hijacking of a Panama-flagged tanker Anuket Amber, which then used to host the abducted Indonesian crew members along with one Ukrainian crew member from the first ship. In a bid to avoid tracking, the hijacker turned off the Automatic Identification System (AIS) and communication. On November 2nd, 2018, the ship was seen heading southwest from south Lome Togo; it has yet to release any information or demand.

The Government of Indonesia through the Ministry of Foreign Affairs evidently has taken several actions necessary to find out the safety of the Indonesian crew members. First, the government utilized diplomacy to seek international cooperation by contacting countries that are potentially traversed by the hijacked vessel. Second, the government has contacted the ship companies and other related parties and ensured that continuous coordination prevails. Third, the government has contacted the families of Indonesian crew members. Director of Protection of Indonesian Citizens and Indonesian Legal Entities at the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, Lalu Muhammad Iqbal, also gave a press statement on November 1, 2018.

Because the act of piracy is an international crime and it took place on high seas, universal jurisdiction under Article 105 of the United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) applies where any state may exercise its jurisdiction over the crime. The state is allowed to exercise such jurisdiction on two preconditions: the use of warships/military or government ships and in the high seas (Article 107). However, the choice of action whether or not to apply this jurisdiction will be heavily influenced by the need to protect its national interest(s). Countries that have a national interest to respond to the incidents are the flag state (Singapore and Panama), countries of origin of victims (Indonesia and Ukraine), and countries of origin of perpetrators (unknown).

Article 92 of the UNCLOS dictates that the flag state has the main jurisdiction over the vessel. However, pirates frequently use vessels without nationality to escape from national jurisdiction. Even if the vessel flew a flag of a certain state, it is highly likely a reflagging practice to blur the genuine connection between the vessel and the crews. Article 104 of the UNCLOS says a vessel that is used for committing piracy may lose its nationality if the registration state wishes to do so.

The state origin of the crew has the obligation to protect its nationals everywhere including areas beyond national jurisdiction, dubbed as ‘nationality principle’. It is the duty of the state to make sure the safety of its nationals to the widest extent possible. For those who have legal problems overseas, the state of origin is obliged to provide legal assistance whenever possible.

The Government of Indonesia needs to consider several options to ensure the safety of Indonesian citizens being kidnapped. The options must include, as and when the state political process decides it is necessary, to involve security actors to exercise jurisdiction as stated by the UNCLOS. Indonesia did have the experience in executing a combined operation in an expeditionary mission to release the hijacked MV Sinar Kudus cargo vessel, in the Gulf of Aden in 2011. Before taking considerations for such an option, however, intelligence must take precedence since Indonesia needs to know the whereabouts of the vessel and what are the motives of this kidnapping.

By taking into consideration the level of state’s interest and capability, the most likely country to exercise jurisdiction against the international crime perpetrators is actually Singapore. As the flag country of the ship whose crews were abducted, Singapore is obliged to seek information on the location of the vessel, the motif of the perpetrators, and to liberate the abducted crews- at any cost. In terms of capability, Singapore is currently leading the multinational CTF-151 (Combined Task Force) for counter-piracy in the Gulf of Aden. However, the Government of Singapore has yet to release any public information that gives away hints on how it will respond to the incident in state capacity.

In the context of the abovementioned dual kidnapping and piracy incidents, interstate cooperation is essential because the crime is committed in the area where the flag state’s control or protection is weak. Article 100 of the UNCLOS dictates that all states shall cooperate to the maximum extent possible to suppress piracy on high seas or other places outside the state's jurisdiction. It only makes sense that the Government of Indonesia, the country of origin of the victims, and Singapore, the flag state of the ship whose crew member fell victims to kidnapping on high seas, consider closer cooperation in addressing the incident.

https://www.thejakartapost.com/academia/2018/11/09/indonesia-singapore-c...


Image icon screen_shot_2021-01-03_at_07.29.18.png
9 Pulau (Tidak) Dijual (KOMPAS, 08 November 2014) Pulau (Tidak) Dijual (KOMPAS, 08 November 2014)

BEBERAPA waktu lalu ramai diberitakan ada pulau di Indonesia yang dijual kepada pihak asing. Pulau itu adalah Pulau Kiluan, berlokasi di Provinsi Lampung, yang ditawarkan oleh situs privateislandsonline.com seharga tiga juta dollar Amerika Serikat.

Keriuhan serupa pernah terjadi tahun 2007 dan akhir tahun 2012 ketika Pulau Panjang, Pulau Meriam, Pulau Gambar, dan Pulau Gili Nanggu juga ditawarkan kepada pihak asing.

Dalam perspektif hukum, mungkinkah pulau di bawah kedaulatan NKRI dijual kepada pihak asing? Jawabannya perlu dikaji dari dua hukum, yaitu hukum internasional dan hukum nasional.

Dalam hukum internasional, hanya negara yang dapat memperoleh dan memiliki wilayah beserta kedaulatannya.

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, perolehan wilayah lazimnya diperoleh dengan cara penentuan nasib sendiri yang mungkin berujung pada kemerdekaan. Peralihan kepemilikan wilayah secara individu dalam hukum internasional tidak berdasar.

Namun, pernah juga tercatat praktik peralihan kepemilikan atas suatu pulau oleh individu asing di beberapa negara kepulauan seperti Karibia atau Bahama.
Contohnya, penjualan Pulau Exuma Cays Bahama kepada produser terkemuka Tyler Perry tahun 2009. Ada pula yang dijual kepada pemimpin spiritual Aga Khan, aktor Jhonny Depp, dan David Copperfield.

Walaupun pulau dijual dalam artian harfiah, dalam praktiknya segala aturan administrasi pengolahan tunduk pada aturan negara Bahama.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa walaupun ada praktik peralihan wilayah pada kepemilikan pribadi, peralihan wilayah tersebut hanya sebatas pemanfaatan semata. Kedaulatan atas wilayah dalam hukum internasional tetap berada di bawah kekuasaan pemerintahan Bahama.

Hukum nasional

Dalam konteks domestik, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kepemilikan wilayah Indonesia beserta kedaulatannya hanya ada di tangan negara. Negara mempunyai hak untuk menguasai tanah yang merupakan milik bangsa Indonesia yang diejawantahkan pada Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Substansi penguasaan negara ada di balik hak penguasaan. Negara juga berkewajiban untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam bentuk hak pemanfaatan yang diberikan oleh negara, yaitu hak ulayat dan hak perorangan, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Dalam UUPA, hak pengelolaan atas tanah oleh warga asing yang dimungkinkan hanyalah hak pakai. Pengaturan mengenai hak pakai ada pada Pasal 41 dan 42 UUPA, dijabarkan lebih lanjut dalam PP No 40/1996.

Hak pakai ini dapat diberikan kepada orang asing atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Jangka waktu pemberian hak pakai adalah 25 tahun.
Selain itu, pada 2007 juga diterbitkan suatu undang-undang untuk mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut UU No 27/2007, setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil beserta dengan perairan di sekitarnya oleh asing harus mendapatkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pulau oleh asing tidak serta-merta membuat pulau tersebut menjadi milik asing dan terdisintegrasi kedaulatannya dengan NKRI. Pulau-pulau tersebut tetap milik bangsa Indonesia yang selanjutnya dikuasai oleh negara, hanya pemanfaatannya oleh asing.

Oleh karena itu, tidak perlu diperdebatkan lagi soal penjualan pulau ini karena tidak ada peralihan kepemilikan, apalagi kedaulatan kepada pihak asing.
Yang ada adalah peralihan hak atas tanah yang dibatasi hanya untuk warga asing, seperti hak pakai dengan persyaratan sesuai UUPA. Bahkan, pemanfaatan pulau oleh asing pun harus seizin Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kenyataannya pulau-pulau yang sebelumnya ditengarai ”dijual” kepada pihak asing, yaitu Pulau Gambar dan Pulau Gili Nanggu, hingga kini masih dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan strata hak milik.

Kekhawatiran akan hilangnya kedaulatan wilayah NKRI dapat diminimalisasi jika Pemerintah Indonesia aktif mengampanyekan sosialisasi menyeluruh tentang peraturan yang ada.

Meskipun kepemilikian hak atas pulau dimungkinkan terhadap warga asing, Pemerintah Indonesia harus memeriksa secara rutin dan konsisten untuk menjaga penggunaan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya (display of sovereignty). Dengan demikian, kedaulatan atas wilayah Indonesia tetap terjaga.
Maka, hal utama yang perlu diselesaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah melaksanakan amanat PP 40/1996 untuk membuat peraturan pemerintah terkait hak atas tanah di pulau.

Hal ini untuk memberikan kepastian dan keseragaman hukum bagi aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun daerah yang wilayah kewenangannya kerap bernilai strategis. ●

Pulau Tidak Dijual
Arie Afriansyah ; Dosen Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
KOMPAS, 08 November 2014